Kekuatan otonomi lokal yang kian kesini kian berafiliasi dengan kepentingan yang proporsisonal komersil dan belum berbasis pada aspirasi masyarakat. Realitas ini semakin kontra produktif dengan penguatan demokrasi lokal yang berotonom. Tidak salah peradaban manusia yang berada di bawah sistem demokrasi menyembunyikan kepentingan dibalik sebuah kalimat politik dan dihibur dengan kalimat demokrasi. Padahal orientasi ideal yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara yaitu adanya jaminan mekanisme kontrol dari masyarakat. Tapi pada kata politik ada janji yang belum tentu ada jaminan kontrol dari masyarakat agar apa yang dinamakan dengan janji politik itu tidak hanya menjadi bunga mekar kesiangan pada saat pesta demokrasi.
Tebar pesona dari setiap petarung seakan harum disaat pesta demokrasi hingga publi terlena dengan wangi yang mempesona dari janji politik. Tapi pada realitasnya nanti masyarakat tidak punya alat kontrol sebagai penjamin, hanya bermodalkan asas dasar saling percaya sebagai kontrak kesepahaman pilihan dalam demokrasi. Kata demokrasi tetap aman pada posisinya namun kata politik terus berevolusi untuk menggerogoti demokrasi dengan berbagai macam kepentingan yang pragmatis. Lebih sangat berakhlak bila kepentingan yang berevolusi dalam kata politik itu adalah janjinya yang menjadi harapan masyarakat dan lebih berakhlak lagi bila itu nantinya akan terwujud serta pro rakyat. Namun kali ini rakyat seharusnya kian cerdas dan tak boleh jauh dari harapan, meskipun dari sejumlah pilihan yang ada banyak diwarnai dengan pragmatisme politik dalam melahirkan pemimpin.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah dampak dari terdistorsinya Demokrasi lokal Kita oleh kepentingan pragmatisme politik itu bagi kepemimpinan masa depan ?
Mari Dan coba kita menelusuri makna pragmatisme politik dalam referensi berikut dan pengalaman sejarah yang kemudian mendorong gaya kepemimpinan yang jauh dari konsep demokratis – partisipatif.
Menurut John McGowan (2012) yang menulis tentang “Pragmatist Politics” mengemukakan, di zaman sinisme saat ini kita perlu mencermati secara tepat perkembangan pragmatisme politik. Meskipun dalam bukunya Itu menggambarkan tentang pemikiran demokrasi dan pendekatan pragmatisme bangsa Amerika, namun studi ini sangat relevan menjadi pembanding dalam menatap perkembangan politik di Indonesia Dan terlebih khusus dalam perkembangan Demokrasi politik lokal Manggarai Barat. Artinya kepentingan pragmatisme politik bagi banyak negara yang sekarang juga diadopsi kedalam negeri maupun daerah saat ini bukanlah sesuatu yang diharamkan, akan tetapi mungkin saja bisa terjadi karena pemaknaan liberalisme yang dinamis menjadikan politik sebagai sarana meraih keuntungan sepihak dan kepentingan derivatif. Kultur politik seperti ini yang mengakibatkan terdistorsinya Demokrasi politik lokal khususnya dalam menyambut Pesta Demokrasi daerah Manggarai Barat.
Pesta demokrasi Mabar yang sebentar lagi di selenggarakan pada 9 Desember nanti sudah memberikan sinyal Politik yang dimana agen politik daerah tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan kebijakan dan arah geraknya sendiri namun selalu diawasi dan dipetakan oleh rumah produksi politik pusat. Ini adalah sinyal awal terdistorsinya ajang pesta demokrasi Manggarai Barat. Sinyal ini memberikan kode pada kata “Demokrasi” untuk tidak berevolusi seperti kata “Politik”.
#Salam Demokrasi
#kedaulatan demokrasi adalah rakyat
#Penulis: Benediktus Homari Batang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar